Blog Dodol

Sedikitnya 46 pemerintah daerah di Indonesia mengajukan permohonan pinjaman dana ke Pusat Investasi Pemerintah Kementerian Keuangan RI selama tahun 2011.

Dari pengajuan itu, baru dua pemda yang sudah melakukan penandatangan perjanjian investasi, yakni Kota Solo dan Pemerintah Kabupaten Kendari. Mereka mengajukan pinjaman untuk pembangunan rumah sakit.

"Total Rp 70 miliar semuanya untuk pembangunan rumah sakit,"m kata Kepala PIP Soritaon Siregar, Senin (19/12/2011) di Madiun.

Menurut dia, PIP membuka peluang penyaluran pinjaman untuk pemda dengan catatan dana itu untuk keperluan pembiayaan pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, rumah sakit, dan pasar. Proses seleksi dilakukan sangat ketat untuk mencegah penyimpangan dan kredit macet.

Tersangka kasus suap cek perjalanan dalam pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Nunun Nurbaeti, dipindahkan dari Rumah Sakit Polri, Jakarta Timur, ke Rutan Pondok Bambu. Pemindahan tersebut dilakukan setelah tim dokter RS Polri menyatakan kondisi Nunun membaik dan sudah dapat dirawat jalan. Pantauan Kompas.com, Nunun yang mengenakan baju batik coklat dengan kerudung abu-abu kotak-kotak itu keluar dari ruangan Cendrawasih IV pada pukul 17.50. Ia tampak dikawal ketat oleh dua penyidik dan seorang dokter KPK beserta sejumlah anggota kepolisian.

Nunun tidak mengeluarkan sepatah kata pun saat beberapa wartawan bertanya ke mana dia dipindahkan. Istri mantan Wakil Kepala Kepolisian RI, Adang Daradjatun, itu hanya diam dan langsung menuju mobil tahanan KPK bernomor polisi B 8638 WU. Juru Bicara KPK Johan Budi membenarkan, KPK sudah memutuskan untuk mengeluarkan Nunun dari RS Polri. Nunun, menurut Johan, ia akan dikembalikan ke Rutan Pondok Bambu. "Iya (sudah keluar). Dia dikembalikan ke Rutan (Pondok Bambu)," ujar Johan saat dimintai konfirmasi Kompas.com di Jakarta, Senin (19/12/2011) sore.

Seperti diberitakan, setelah menjalani rawat inap selama seminggu sejak Senin (12/12/2011) lalu di RS Polri, tim dokter menyimpulkan bahwa kondisi Nunun saat ini sudah membaik. Nunun dinyatakan sudah dapat menjalani rawat jalan oleh tim dokter.

"Intinya kita sudah melakukan perawatan Nunun Nurbaeti. Kondisinya sudah membaik dibandingkan pada waktu dia dikirim ke RS ini, dan tim dokter sudah memutuskan perawatan beliau (Nunun) sudah bisa dilaksanakan dengan rawat jalan," kata Kepala RS Polri Brigjen (Pol) Budi Siswanto.

Meski demikian, Budi tidak dapat memastikan, apakah seusai melakukan pemeriksaan kesehatan itu, Nunun akan dapat kembali diperiksa oleh KPK. Kalau sudah rawat jalan itu sudah urusan KPK. Jadi kalau ditangani kemudian penyakit dia (Nunun) kambuh lagi, itu urusan KPK. Kita hanya menjalankan tugas mencari tahu penyakit dia, dan kesimpulannya kondisi yang bersangkutan sudah baik. Jadi, dia tidak perlu dirawatinapkan lagi," kata Kepala RS Polri.

Pascakebakaran yang menghabiskan 12 rumah di Jalan Sungai Kapuas, Kelurahan Bukaka, Kecamatan Tanete Riatang, korban kebakaran memilih mengungsi di rumah kerabat daripada tidur di tenda bantuan Dinas Sosial. Salah satu korban kebakaran Ida Patawari yang ditemui di lokasi kebakaran mengatakan, tenda yang dibangun Dinas Sosial tidak layak untuk ditempati karena ukurannya sangat kecil.“Bagaimana mau tidur di tenda kalau tidak ada tikar. Tenda pun hanya bisa mampu menampung empat orang,” katanya,kemarin.

Dia menuturkan, sehari setelah kebakaran, pemerintah setempat melalui Dinas Sosial baru mendirikan satu buah tenda ukuran kecil dengan daya tampung empat orang. Bantuan sudah ada berupa pakain bekas, beras dan uang sebanyak Rp600.000 berasal dari warga di sekitar lokasi kebakaran. Dari pihak swasta yang memberikan bantuan adalah Surya Indah dan Rumah Makan Bandung Raya.

Bantuan berupa beras langsung disalurkan kepada warga.“Ada beberapa warga yang belum dapat bantuan karena sumbangan yang diterimanya tidak mencukupi. Makanya kami harap dari pemerintah,”ujar Ida. Warga yang kena musibah kini menumpang kini mengungsi di rumah tetangga dan rumah kerabat.

Mereka makan minum bergantung kepada ketulusan warga yang menampungnya. Jeksi, pemuda setempat meminta pemerintah segera menurunkan bantuan karena kondisi para korban memperihatinkan. Peristiwa kebakaran yang terjadi sekitar jam 11.30 itu menghanguskan 12 rumah.

Salah seorang warga Bukaka, Kalena, 80, tewas terpanggang. Sementara Inaya, 45, mengalami luka bakar disekujur tubuhnya dan dirawat di rumah sakit Tenriwaru Watampone.

Seluruh biaya akan ditanggung pemerintah. Asisten II, Irwansyah mengatakan, pemerintah akan secepatnya merespon permintaan warga yang kena musibah. “Saya sudah koordinasi dengan pak bupati,namun besok (Jumat ) baru tiba dari Surabaya,” katanya.

Kepala Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial, Dinas Sosial, Amrullah Hasda mengaku stok bantuan tanggap darurat yang disediakan pemerintah Kabupaten Bone, memang sudah habis sejak, beberapa waktu lalu. Dua bulan terakhir Bone dilanda musibah kebakaran. Puluhan rumah warga ludes terbakar.

Untuk membantu warga di Kelurahan Bukaka, Amrulla mengatakan, setelah mendengar adanya kebakaran langsung berangkat ke Makassar untuk mengurus bantuan.“Saya saat ini berada di gudang Dinas Sosial Provinsi Sulsel untuk mengurus bantuan kepada korban kebakaran di Bone,”paparnya.

Kebakaran terparah terjadi di Kecamatan Tellu Setiangge. Dalam peristiwa itu 25 rumah warga rata tanah. Meski tidak ada korban jiwa,namun Kapolres Bone AKBP Zarialdi mengatakan kerugian material mencapai mencapai Rp 2 miliar.

Kasat Reskrim AKP Trihanto Nugroho, mengatakan, tiga orang tim laboratorium forensik dari Polda Sulselbar sudah turun ke TKP untuk melakukan observasi awal dan melakukan olah TKP hari ini untuk memastikan sumber api.

“Mereka sementara observasi untuk olah TKP besok,”katanya. Wakil Direktur Rumah SakitAndi NurminahA Yusuf, Inaya korban luka bakar masih menjalani perwatan intensif di rumah sakit dan menempati kamar B No 7.

Seluruh tubuhnya seperti wajah,leher dan tangan terbakar, namun kondisinya sudah membaik,dibanding dengan kemarin.“Dia sudah bisa bicara. Kemarin sama sekali tidak sadar,namun kini sudah membaik,”katanya. Demikian catatan online Blog Dodol yang berjudul Pascakebakaran,

Ping dari Blog Dodol untuk keyword Jasa Export Import dalam topik Anggaran pembangunan pelabuhan Palipi. Anggaran pembangunan pelabuhan Palipi di Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, sebesar Rp450 miliar. Dana itu bersumber dari APBN dan Islamic Development Bank (IDB). Gubernur Sulbar Anwar Adnan Saleh mengungkapkan, dalam waktu dekat, proyek ini akan diekspose ke Komisi IV DPR RI Bidang Pertanian, Kehutanan, dan Kelautan.

Semua proses dan tahapan pembangunan pelabuhan tersebut tengah berjalan, termasuk anggaran DED (desain teknik).”Tinggal pelaksanaannya saja,”ujarnya. Ada beberapa teknik perubahan mendasar areal pelabuhan, di antaranya pembuatan jalan lingkar untuk jalur lintas transportasi barat dan pembebasan lahan milik rakyat yang masuk dalam areal kawasan pelabuhan.

Dia berharap proses pembangunan pelabuhan Palipi akan berjalan sesuai harapan. Pembangunan akan selesai dalam tempo dua hingga tiga tahun mendatang.“Dengan difungsikannya Pelabuhan Palipi, masyarakat dan pemerintah Majene sudah mempunyai nilai tambah di berbagai sektor,” katanya.

Rencananya,pelabuhan ini mulai dibangun pada 2012.Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Barat bersama Komisi IV DPR RI menyepakati dana Rp45 miliar untuk pembangunan pelabuhan perikanan pertama di Sulawesi Barat tersebut Luas lahan yang dibutuhkan untuk proyek ini sekitar 50 sampai 75 hektare (ha). Lahan itu menjadi tanggung jawab Pemkab Majene.

Anggota Badan Anggaran DPR RI Hendra Singkarru mengungkapkan,pihaknya melihat pembangunan pelabuhan tersebut sangat penting bagi masyarakat Sulbar. “Pelabuhan perikanan itu akan menumbuhkan perekonomian, khususnya bagi para nelayan. Di pelabuhan itu akan dilengkapi gudang pendingin es dan sejumlah fasilitas lain,” kata Hendra yang berasal dari Partai Amanat Nasional daerah pemilihan Sulbar ini.

Dengan terbangunnya pelabuhan perikanan tersebut diharapkan mampu meningkatkan produksi hasil perikanan di Sulawesi Barat dengan kualitas baik dan dapat diekspor ke negara lain. Demikian catatan online Blog Dodol yang berjudul Anggaran pembangunan pelabuhan Palipi.

Ketua DPP Partai Hanura Yuddy Chrisnandi menyatakan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah saatnya menggunakan momentum kekisruhan koalisi untuk mencoret Partai Golkar dan PKS dari koalisi.

"Sebaliknya, bagi Partai Golkar dan PKS justru harus menggunakan momentum sekarang ini untuk keluar dari koalisi dan tidak hanya mengejar kekuasaan semata," kata Yuddy kepada Kompas, Kamis (3/3/2011) di Jakarta.

Menurut ketua bidang pemenangan pemilu itu, kecepatan bertindak terhadap anggota partai koalisi akan menentukan citra politik Presiden Yudhoyono. "Presiden akan dinilai tegas dan berani jika menteri-menteri dari Partai Golkar dan PKS segera diganti. Jadi, jangan sekadar mengancam," tambahnya.

Sebaliknya, lanjut Yuddy, jika Partai Golkar dan PKS akan mempersilakan Presiden mengganti menteri-menteri dari partai politik itu, hal itu justru akan menciptakan sistem politik yang sehat.

"Diharapkan, dukungan partai-partai di legislatif bukan karena keanggotaan koalisi, melainkan substansi program yang memang berpihak kepada rakyat," ungkap Yuddy.

Partai Hanura, lanjut Yuddy, menunggu kehadiran kedua partai tersebut di DPR untuk bersama-sama memperjuangkan kepentingan rakyat dan bukan kepentingan kekuasaan.

"Kalau Golkar dan PKS tidak menggunakan momentum sekarang ini menyatakan independen terhadap pemerintah, kedua partai itu memang tidak berorientasi pada rakyat, tetapi kekuasaan semata," kata Yuddy.

Adapun politisi muda dan pengusaha Partai Golkar, Pumpida Hidayatulloh, mendukung agar partainya berada di luar pemerintahan menghadapi kekisruhan koalisi sekarang ini pasca-pengambilan suara soal hak angket pajak.

"Partai Golkar independen merupakan pilihan yang terbaik dengan sejumlah pertimbangan pengalaman politik tahun 2009 di mana keberadaan Jusuf Kalla sebagai Ketua Umum Partai Golkar, yang juga Wapres, tidak membuahkan hasil yang maksimal sehingga sikap independen Partai Golkar justru hal yang terbaik sekarang ini," ungkap Pumpida. Demikian catatan online Blog Dodol tentang Ketua DPP Partai Hanura Yuddy Chrisnandi.

KETUA Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumsel KH M Sodikun menilai fenomena bocah ngelem bisa jadi merupakan dampak dari minimnya perhatian orang tua, lingkungan,maupun minimnya peranan negara dalam memberikan kehidupan dan pendidikan yang layak bagi anak-anak telantar.

“Tapi, peranan orang tua merupakan hal penting. Akibat kurang kasih sayang, kurang perhatian dan bimbingan orang tua, dan kurang ajaran pengetahuan agama, makanya kondisi itu bisa terjadi pada anak,”ujarnya kepada SINDOkemarin. Menurut dia,kemajuan dan kehidupan anak bangsa merupakan tanggung jawab negara.Jadi,anakanak jalanan yang menggunakan lem Aibon tersebut juga di bawah tanggung jawab negara.Apalagi, sudah diamanatkan undang-undang bahwa tugas negara untuk mencerdaskan dan menyejahterakan masyarakatnya, bukan hanya kemiskinan struktural, melainkan juga kemiskinan kultural.”Karena sebenarnya mereka tidak mau seperti itu.

Mereka juga pasti menginginkan hidup normal seperti anak-anak lainnya yang bisa mengenyam pendidikan, memiliki rumah yang nyaman,” tandasnya. Masih menurut Sodikun,perlu ketegasan pemerintah, dalam hal ini adanya kebijakan yang berpihak dan melindungi anak-anak pengisap lem. Pemerintah harus memiliki design dan program yang tersistematis, tepat sasaran, dan komprehensif. ”Namun,program terpadu tersebut saat ini belum ada sehingga perlu dukungan semua pihak untuk mewujudkannya. Di mana anak-anak pemakai lem harus mendapatkan bimbingan, pembinaan, hingga langkah konkret lainnya,seperti pelatihan usaha.

”Karena terkadang anakanak itu bisa menjahit, mangkas rambut,nyopir,berjualan,dan keterampilan lainnya,”tandasnya. Sementara itu, Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Sumsel Siti Romlah menyatakan, untuk mengatasi perilaku anak yang suka ngelem, perlu menjadi perhatian bersama dan harus ada aturan atau kebijakan yang jelas yang mengaturnya. ”Pemerintah atau aparat bisa melakukan razia kepada anakanak pemakai lem Aibon tersebut. Tetapi, harus ada aturan atau kebijakan yang jelas dan terukur. Karena tak bisa tiba-tiba langsung melakukan razia tanpa ada dasar hukum,”ujarnya. Jika anak-anak sekolah yang ngelem,juga ada sanksi yang diberikan pihak sekolah agar memberikan efek jera.

Harus dijelaskan pula efek buruk penggunaan lem Aibon, baik dari segi kesehatan, moral,maupun lainnya. ”Sebab, biasanya anak-anak melakukan hal negatif itu karena faktor ingin mencoba.Setelah itu, jika sudah menjadi kebiasaan, akan terus dilakukan. Jadi, memang harus ada pihak yang memberikan peringatan, baik orang tua maupun guru,”tukasnya. Demikian catatan online Blog Dodol tentang Majelis Ulama Indonesia.

Semakin maraknya komunitas anak jalanan di setiap perempatan lampu merah dan sekitarnya di Kota Palembang, terutama yang mengonsumsi lem Aibon, membuat gerah Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang. Dalam waktu dekat, Pemkot akan membentuk tim untuk menjaring para anak jalanan yang kerap meresahkan tersebut. “Memang keberadaan anak jalanan yang saban hari mengonsumsi lem Aibon itu sangat mengganggu ketertiban dan meresahkan masyarakat, terutama bagi pengguna jalan yang melintas,” ujar Asisten II Pemerintah Kota Palembang Bidang Ekonomi dan Pembangunan Apriadi Busri. Menurut dia, banyaknya anak jalanan yang mengonsumsi lem Aibon sudah berlangsung sejak lama. Selain mudah didapat, harga barang ini juga relatif murah sehingga mudah dijangkau.

Untuk menjaga agar Kota Palembang tetap bersih dan mempersempit ruang gerak para pengonsumsi lem Aibon, pihaknya menginstruksikan dinas terkait, seperti Dinas Sosial dan Pol PP, untuk segera menindaklanjuti masalah ini. “Kami upayakan secepatnya mereka (anak jalanan) segera dijaring dan dilakukan pembinaan sehingga mereka tidak mengulangi kembali perbuatannya,” tegasnya. Dia menuturkan, selama ini anak jalanan yang mengonsumsi lem Aibon cenderung berdampak buruk terhadap kesehatan dan perilakunya. “Rata-rata mereka yang mengonsumsi lem Aibon ini masih dalam kategori anak-anak dan remaja.

Ini tidak bisa didiamkan begitu saja dan secepatnya Pol PP mengambil tindakan,”katanya. Ketua DPRD Kota Palembang Harnojoyo mendesak dinas terkait untuk secepatnya menyikapi maraknya anak-anak yang mengisap lem. Dengan begitu,perilaku buruk ini tidak sampai meluas dan tidak memakan korban jiwa. “Ini (mengisap lem) sebenarnya penyakit. Jika dibiarkan, akan banyak korban, terutama anak-anak dan remaja. Akan lebih baik jika pemerintah menjaring semua anjal ini, kemudian melakukan pembinaan dan diberikan keterampilan,”katanya. Demikian catatan online Blog Dodol tentang Semakin maraknya komunitas anak jalanan.