Auditor Utama KN V BPK RI Ahmad Sjakir Amir menyatakan,tindak lanjut Pemkot Bandung atas hasil pemeriksaan BPK tahun sebelumnya belum dilakukan secara optimal.

Inventarisasi aset menjadi kendala besar yang menggiring Pemkot Bandung menerima penilaian disclaimer. Ahmad menjelaskan, masalah inventarisasi aset ini sebelumnya juga pernah menjadi batu sandungan bagi Pemkot Bandung. Pada tahun 2009,Kota Bandung mendapat penilaian WDP untuk LKPD tahun 2008. Saat itu, BPK menyoroti masalah manajemen aset yang dinilai buruk dan berpotensi merugikan negara sebesar Rp 800 miliar.

Saat itu,pemkot berjanji untuk segera membenahi sistem pengelolaan aset daerah. Agar LKPD 2009 masalah tersebut idak lagi menjadi penghambat penilaian. ”Artinya, sejak penilaian WDP keluar,pemkot seharusnya sudah menargetkan bisa mendapat penilaian wajar tanpa pengecualian (WTP),”tandas Ahmad kepada wartawan,akhir pekan lalu.

Dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2009, kata Ahmad, BPK juga banyak menemukan permasalahan, seperti kelebihan pembayaran atas perjalanan dinas, kekurangan volume pekerjaan, dan spesifikasi pekerjaan yang tidak esuai dengan perjanjian.

”Ada juga masalah ketidaklengkapan dokumen pertanggung jawaban sebagai dampak tidak dilakukannya pencatatan atau pun tidak didokumentasikannya dokumen pertanggungjawaban antara lain pelepasan aset dalam bentuk hibah yang tidak dilengkapi nota hibah,”ujar Ahmad. Selain itu, temuan lainnya seperti realisasi pengadaan barang dan jasa yang melebihi standar satuan harga yang ditetapkan Kepala Daerah, juga masih ditemukan.

Jika selama ini pemerintah daerah berusaha mencapai opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), syarat utamanya adalah keterbukaan pemerintah daerah untuk menyajikan dan mengungkapkan seluruh transaksi keuangan yang dil-akukannya, dan seluruh kekayaan yang dikuasai dan dimilikinya. ”Keterbukaan juga perlu didukung dengan bukti yang relevan dan valid sehingga dapat diuji,”imbuhnya.

Agar LKPD tahun anggaran 2010 mendatang dapat mencapai opini WTP, BPK meminta adanya wujud komitmen perbaikan tata kelola keuangan secara nyata dan terarah.“Salah satu upayanya,perbaiki posisi kekayaan pemerintah daerah di awal tahun anggaran 2010, dan perbaiki sistem dan prosedur agar kelemahan dalam pengelolaan keuangan sebelumnya tidak terjadi lagi di masa mendatang,” jelas Ahmad.

Upaya koreksi atas persoalan yang diungkapkan BPK juga harus terus dilakukan.Ketua DPRD Kota Bandung Erwan Setiawan menyatakan akan membahas hasil penilaian BPK itu dalam Pansus VII yang membahas Laporan Pertanggujawaban Pelaksanaan (LPJP) APBD 2009.“Kita akan bahas nanti. Saya belum bisa banyak berkomentar,” ujarnya. Anggota Pansus VII DPRD Kota Bandung Tedy Rusmawan pun merasa prihatin dengan penilaian disclaimerLKPD Kota Bandung tahun 2009.

Namun di sisi lain,Tedy mengaku tidak terlalu kaget dengan penilaian itu.Sebab, dari awal dirinya sudah menduga bahwa laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) PemkotBandungmasihbermasalah. ”Masalah sertifikasi aset, seperti tahun sebelumnya juga menjadi titik kelemahan.Saya tidak terlalu kaget.Namun kenyataan ini harus menjadi pemicu agar pemkot bekerja lebih baik lagi,”tandas Tedy.

Hingga saat ini, perajin batik tradisional masih dirugikan industri tekstil, terkait produksi kain printing bercorak batik yang diklaim sebagai kain batik. Para perajin batik tersebut mengaku butuh payung hukum untuk melindungi hasil karyanya. Pengurus Yayasan Batik Jawa Barat (YBJB) Komarudin Kudiya menegaskan, pemerintah seharusnya memberikaan tindakan tegas kepada para pelaku industri tekstil yang mengklaim produknya sebagai kain batik.Padahal kain barcorak batik dengan teknik printing tidak bisa dikategorikan sebagai kain batik.

Batik, kata dia, merupakan teknik membuat motif pada kain dengan menggunakan lilin atau malam sebagai perintang warna. Menurutnya,walaupun coraknya berupa corak kawung, lereng atau motif batik lainnya,tetap saja kain dengan pewarnaan printing atau sablon tidak bisa dinamakan batik. “Para pelaku industri tekstil, dengan beraninya menuliskan pada sisi lembaran kain bercorak batik itu dengan tulisan Batik Halus, atau Batik Sutra Halus.

Akibatnya, masyarakat semakin dibingungkan dengan arti batik sesungguhnya,”tegas Komar seusai sesi dialog tentang batik pada Festival Batik dan Bordir Jawa Barat di Graha Manggala Siliwangi, Jalan Aceh,Kota Bandung,kemarin. Saat ini, kata dia, masyarakat belum memahami sepenuhnya bahwa yang dimaksud dengan batik adalah kain yang motifnya dicetak atau ditulis dengan menggunakan lilin sebagai perintang warna.

Namun karena pelaku industri tekstil itu, maka pengertian batik menjadi kabur. Upaya lain untuk melindungi batik,pemerintah seharusnya mendukung penggunaan Batik Mark Indonesia (BMI) pada setiap lembar kain batik atau busana,untuk membedakan teknik membatik. Batik tulis,batik cap,atau kombinasi tulis dan cap, dibedakan dengan menggunakan label khusus.

“YBJB pernah mengusulkan ke pemerintah pusat untuk BMI ini tapi tanggapannya malah tidak menunjukkan dukungan positif bagi pengrajin batik tradisional ini,”katanya. Soal perkembangan batik di Jawa Barat, dia memandang Batik Jabar masih tertinggal jauh dibanding industri batik Jawa Tengah. Menurutnya, Jawa Tengah lebih konsisten dalam pengembangan batik, sehingga hampir di setiap kecamatannya terdapat perajin batik.

Karena perajinnya banyak, maka bahan baku pun tidak sulit didapatkan. Banyaknya perajin membuat para importir kain menjadikan daerah tersebut sebagai target pemasaran utama. “Teknologinya pun sudah jauh. Di Jawa Tengah sudah berkembang teknik lilin dingin, di mana lilin atau malam itu dicampur terpentin dan tinner sehingga menjadi pasta. Sementara lilin pasta tersebut dicetak dengan teknik sablon. Itu lebih hemat biaya dan cepat.

Lebih jauhnya batik Jabar juga belum mampu menyaingi harga batik jateng,”terangnya. Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengatakan, batik dan bordir harus lebih tereksplorasi. Dia berharap batik tidak hanya beredar di dalam negeri tapi harus tersebar luas ke negara lain. “Apalagi batik sudah diakui oleh UNESCO sebagai produk budaya asli Indonesia,” kata Heryawan. Pada festival kali ini terdapat 80 peserta dari kabupaten/kota, provinsi dan beberapa rumah perajin batik dan bordir.

Sejumlah kalangan masyarakat Kabupaten Bandung Barta (KBB) menilai Peraturan daerah (Perda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bandung Barat (KBB) 2010,tidak beres alias ngaco.

Pasalnya, ada dana siluman yang besarnya lebih kurang Rp120 miliar. Nominal itu berasal dari perbedaan selisih antara apa yang termaktub dalam hasil risalah rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD KBB dengan Perda APBD 2010 yang sudah ditetapkan. ”Selisih Rp120 miliar antara hasil risalah rapat Banggar DPRD KBB dengan Perda APBD KBB 2010 yang sudah ditetapkan adalah sebuah pertanyaan besar.

Disinyalir perubahan itu dilakukan secara sengaja dan pascaevaluasi oleh pihak provinsi (gubernur),” ungkap Ketua KNPI KBB Dadan Supardan sambil memperlihatkan bukti kekeliruan dana siluman versi Perda APBD dan versi risalah rapat Banggar DPRD KBB,kemarin. Menurutnya, besaran selisih dana siluman itu angkanya sangat signifikan. Dia mencontohkan untuk pos pendapatan, hasil risalah Banggar menuliskan Rp811.960.895.933 tapi di Perda APBD 2010 tercatat Rp823.468.266.743.

Untuk pos belanja di risalah Banggar tertulis Rp907.125.260.135 tapi di Perda APBD angkanya menjadi Rp991.421.526.860. Begitupun dengan bantuan hibah KNPI 2010 yang di Banggar tertera Rp305 juta tapi di Perda di-mark up menjadi Rp500 juta. Itu baru dari tiga pos, padahal hasil inventarisirnya terdapat 11 item selisih angka yang sangat mencengangkan dan tidak mungkin jika itu karena salah ketik atau keliru.

”Selisih untuk pos pendapatan sekitar Rp21 miliar dan pos belanja Rp84 miliar.Apakah mungkin, kekeliruan anggaran sebanyak itu,karena keteledoran atau salah ketik?” tanyanya. Pihaknya meminta agar Banggar melakukan evaluasi terhadap APBD KBB 2010 dan membuka ke publik kenapa terjadi selisih Rp120 miliar ini. Jika merupakan penyalahgunaan anggaran dan tindak pidana korupsi, anggota DPRD diharapan membentuk tim interpelasi dan memanggil tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) yang terlibat penentuan APBD 2010.

Bahkan jika terbukti terjadi penyelewengan, bupati sebagai otorisator anggaran dan koordinator TAPD dalam hal ini Sekda Bandung Barat harus mempertanggung jawabkannya. Dihubungi terpisah, anggota Banggar DPRD KBB Samsul Ma’arif mengatakan, hal tersebut merupakan temuan baru Banggar. Dia mengaku baru mengetahui hal ini dan membahasnya Jumat (13/8) dengan 7 anggota lainnya.

”Saya sudah membahas ini dengan Asep Hendra dan Supriadi (F-Demokrat), Bagja Setiawan (F-PKS), Rahmat Mulyana (F-PDIP), Sigit Pramnono (FMadani), dan Asep Deni Darmanto (F-Gerinda). Rencananya kami akan memanggil pihak DPPKAD bagaimana bisa terjadi perubahan itu dan Rabu minggu depan akan dibahas,”ujar Ketua F-PPP ini.

MUNGKIN sebagian orang beranggapan bahwa Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) hanyalah sekumpulan ibu-ibu rumah tangga atau ibu-ibu pejabat.

Anggapan itu bisa keliru,karena di Kota Cimahi,TP PKK berperan sebagai mitra pemerintah daerah Di bawah kepemimpinan Ketua TP PKK Kota Cimahi Atty Suharti Tochija, sekumpulan ibu-ibu itu menjadi ujung tombak pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan.Untuk mengetahui sejauhmana peran PKK membawa kemajuan positif di Kota Cimahi, berikut petikan wawancara reporter Seputar Indonesia Radi Saputro dengan Atty Suharti Tochija.

Apa yang Anda ketahui tentang PKK dan asal muasal PKK di Indonesia?

Saya kira PKK ini dimulai dari Jawa Tengah. Di sana banyak keluarga miskin dan tidak mampu,kemudian dari kepedulian istri Gubernur Jawa Tengah Supardjo Rustam yang menjabat saat itu,melihat kondisi masyarakat di lapangan diperlukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat, khususnya keluarga. Setelah diketahui oleh Menteri Dalam Negeri dan dinilai patut dijadikan satu lembaga, akhirnya PKK diresmikan secara nasional.

Apa peran dan posisi PKK,apalagi Kota Cimahi memiliki visi dan misi khusus menjadi kota industri kreatif?

Untuk PKK masih tetap arahnya kepada masyarakat,khususnya keluarga. Letak kesejahteraan itu ada pada keluarga.Jadi boleh dikatakan keluarga merupakan kelompok masyarakat terkecil di dalam satu wilayah. Jadi, dengan kondisi masyarakat di Indonesia yang belum semuanya makmur, memang masih diperlukan PKK sebagai ujung tombak pelaksana program pemerintah di bidang ekonomi, pendidikan,dan kesehatan.

Di Kota Cimahi, PKK tanpa lelah dan pamrih terus mendukung program pemerintah daerah, salah satunya menjadikan Kota Cimahi sebagai creative city. Sejauh ini peran kader PKK di Kota Cimahi sangat luar biasa. Dengan kepedulian sosial yang sangat tinggi, saat ini sebagian besar masyarakat memahami pentingnya pendidikan dan kesehatan.

Tak hanya itu, pemberdayaan masyarakat untuk menopang roda perekonomian mereka juga kami jalankan.Dengan konsep ekonomi keluarga bersama para ibu rumah tangga, PKK memberikan keterampilan khusus sehingga mereka mempunyai kegiatan usaha. Jadi, sebenarnya kader PKK adalah ujung tombak pelaksana program pembangunan pemerintah.

Sebelum pemerintah bergerak,kami sudah lebih dulu bergerak. Meski demikian, para kader PKK di Kota Cimahi tetap menunjukkan semangat luar biasa menyukseskan program- program PKK yang tidak lain sebagai bagian dari pemrakarsa program pemerintah.

Berapa jumlah kader yang terlibat kegiatan PKK?

Sejak dibentuknya PKK di Kota Cimahi pada 2002 lalu,awalnya Kota Cimahi memiliki 11.365 kader. Data terakhir pada 2009, jumlah kader PKK di Kota Cimahi mencapai 30.000 orang. Kalau dilihat, kader- kader ini memang dibutuhkan dalam pelaksanaan program pemerintah. Pasalnya, ini juga membantu keterbatasan personel di pemerintahan.

Lagipula paradigma pelaksanaan program pemerintah sudah berubah yakni memberdayakan masyarakat. Jadi pemerintah hanya memberikan fasilitas berupa pendampingan saja.Dengan begitu sesuai fungsi PKK di pemerintahan yang menjadi tim penggerak, karena memang betulbetul menggerakkan.

Apa hasil Tim Penggerak PKK di Kota Cimahi?

Kami ini benar-benar hanya menggerakkan masyarakat untuk berdaya, tetapi dari gerakan tersebut mulai dari tingkat provinsi ada semacam evaluasi, sehingga kami juga mengevaluasi pencapaian tingkat kota. Di Kota Cimahi,kami sudah meraih kejuaraan baik tingkat provinsi maupun nasional,mulai 2002-2010. Khusus untuk penghargaan yang diraih Tim Penggerak PKK tingkat nasional ada lima penghargaan.

Sementara, penghargaan yang diraih Tim Penggerak PKK untuk tingkat provinsi berjumlah 55 penghargaan. Lalu, ada lima penghargaan khusus tingkat nasional yang diberikan kepada saya sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Kota Cimahi. Namun, hasil ini bukan semata-mata kerja saya sendiri. Saya melihat hasil ini justru bukan hasil yang saya capai. Hasil ini merupakan upaya kerja keras, kegigihan, kesabaran, keuletan, dan kedinamisan seluruh kader TP PKK Kota Cimahi.

Dari sekian banyak penghargaan, pesan apa yang bisa Anda sampaikan kepada publik agar tidak skeptis terhadap pencapaian ini?

Kota Cimahi memang kota kecil, tapi perlu diingat justru kota kecil dengan kepadatan penduduk yang cukup tinggi bukan persoalan mudah menanggulangi berbagai permasalahan yang muncul. Biasanya jika satu kota dengan kepadatan penduduk luar biasa, tingkat permasalahan sosialnya akan sangat tinggi.Karena Cimahi berstatus sebagai kota, penyelesaian permasalahan sosialnya relatif lebih rumit dibandingkan kabupaten. Dalam menyelesaikan masalah tetap diperlukan kebersamaan.Kebersamaan sosial ini dibutuhkan mulai dari kami sebagai Tim Penggerak PKK, pemerintah daerah, hingga masyarakat.

Nah, menumbuhkembangkan kesadaran masyarakat ini yang sangat sulit. Jadi pola pikir masyarakat diubah agar mereka concern terhadap programprogram pemerintah. Selama ini upaya yang dilakukan Tim Penggerak PKK beserta 30.000 lebih kadernya di Kota Cimahi adalah sering berkoordinasi secara berjenjang, mulai dari pertemuan rutin,

bina wilayah, hingga rapat koordinasi dengan Ketua Tim Penggerak PKK tingkat kelurahan dan kecamatan. Dengan demikian, hubungan antara kader terbawah dengan saya tidak ada jarak. Sebenarnya kesulitan membina dan memberdayakan masyarakat di satu kota cukup berat, sebab mereka sudah lebih materialistis dan tingkat individualismenya tinggi.

Untuk komoditas,apa keandalan dan kekhasan di Kota Cimahi?

Salah satu tujuan PKK melakukan pemberdayaan di bidang ekonomi.Kami ini mengajak masyarakat menampilkan hasil pemberdayaan ekonomi.PKK Kota Cimahi rutin mengadakan sekolah Jumat. Kegiatan ini diisi keterampilan tata boga dan pengetahuan sosial lainnya. Mereka diajak berusaha untuk memasarkan produknya ke pasar.Untuk komoditas di masyarakat yang sudah berjalan, kami juga berusaha menyempurnakan produk-produk mereka.

Jadi membina mulai penampilan, rasa, packaging, hingga higienitasnya. Ada beberapa komoditas makanan yang sudah bisa kami promosikan di tingkat Jawa Barat,bahkan tingkat nasional. Beberapa di antaranya menjadi komoditas makanan etnik khas Kota Cimahi seperti comring, denjapi, sumpia, keremes, keripik kencur, dan masih banyak lagi. Semuanya ini diolah dari bahan baku sumber daya alam tradisional, sehingga dari sinilah Kota Cimahi mendapat penghargaan Juara I Penampilan Makanan Etnik tingkat Jawa Barat pada 2007 lalu.

Wali Kota Makassar Ilham Arief Sirajuddin, punya cara tersendiri dalam memperingati Hari Anak se-Makassar.

Kemarin, mantan anggota DPRD Sulsel ini,secara khusus mengajak sekitar 300 anak panti asuhan, anak pra-sejahtera, dan siswa sekolah dasar (SD) untuk menikmati permainan di Trans Studio. Dalam kesempatan itu, Ilham mengharapkan, peringatan hari anak harus dijadikan momentum meningkatkan komitmen semua pihak, baik pemerintah, orang tua dan masyarakat untuk memberikan hak-hak anak.Misalnya,mulai dari pendidikan, pengasuhan, perlindungan, perawatan, kesehatan dan pemenuhan gizi. “Saya berharap tidak ada lagi anak di Kota Makassar yang tidak mendapatkan pendidikan, khususnya pendidikan dasar sembilan tahun hanya karena alasan biaya.

Karena hal tersebut sudah ditanggung oleh pemerintah,”ujar Ilham dalam sambutannya. Di sela-sela kegiatan, Ilham juga memberikan piagam penghargaan, dan uang pembinaan, serta masing satu unit sepeda dari polygon. Hadiah itu diberikan kepada sejumlah atlet Makassar yang berprestasi di tingkat nasional dan siswa berprestasi yang berhasil memperoleh nilai ebtanas murni tertinggi tahun ajaran 2009. Ketua Tim Penggerak PKK Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, menyerahkan bingkisan hadiah kepada setiap pemenang lomba yang diselenggarakan dalam rangka hari anak nasional 2010 tingkat Makassar.

Sehari sebelumnya, Pemkot bekerjasama dengan PKK Kota Makassar menggelar berbagai lomba kegiatan untuk anak-anak. Seperti lomba bahasa Inggris,lomba Azan,lomba hula hup,serta lomba pasang pussle wajah Wali Kota Makassar.

Kapolresta Gowa AKBP Rudi Hananto diminta segera mundur dari jabatannya. Rudi dianggap tak bisa menjadikan Kabupaten Gowa sebagai daerah yang kondusif pasca pilkada.


Desakan itu disampaikan massa yang melakukan aksi unjukrasa di depan Mapolresta Gowa kemarin siang. Massa yang mengatasnamakan Kesatuan Aksi Pemuda Mahasiswa dan Sarjana Indonesia (Kapmasi) Gowa ini datang dengan menumpang truk. Awalnya, para pengunjukrasa berniat bertemu langsung Kaporesta Gowa AKBP Rudi Hananto. Namun, ternyata Rudi tak berada di tempat.Para pengunjukrasa itu kemudian diterima Kepala Bagian Operasional (Kabag Ops) Polresta Gowa Kompol Hardeny. Pengunjukrasa menilai, pascapilkada terjadi sejumlah aksi teror di Kabupaten Gowa. Beberapa kejadian itu antara lain terbakarnya Kantor Lurah Katangka dan penemuan bom molotov di dua kantor lurah di Kecamatan Sombaopu.

“Kapolres harus bertanggungjawab atas kejadian ini.Apalagi data masyarakat dan dokumen negara ikut terbakar. Kalau memang tidak bisa,Kapolres sebaiknya mundur dari jabatannya,” kata Ketua Kapmasi Gowa Israwadi dalam orasinya. Menurutnya, kasus ini sebenarnya tak sulit untuk diungkap. Apalagi sebelumnya, sejumlah oknum telah mengancam melakukan pembakaran terhadap fasilitas pemerintah, termasuk Kantor Bupati Gowa.“Saya kira itu sudah menjadi indikasi kuat untuk kepolisian.Kami mengultimatum aparat bisa mengungkap kasus ini 3 x 24 jam,”jelas Israwadi. Lebih lanjut, para pengunjukrasa juga menyayangkan sikap kepolisian saat pengamanan aksi unjukrasa di perbatasan yang mengakibatkan jalan tersebut macet.

Polisi dinilai pilih kasih dalam menangani aksi unjukrasa yang memacetkan poros provinsi di perbatasan Kabupaten Gowa-Makassar.“ Sudah jelas jalan dimacetkan hanya untuk kepentingan sekitar 30 orang saja.Tetapi polisi malah memberikan ruang untuk aksi mereka,”jelas Israwadi. Kompol Hardeny yang ditemui di ruang kerjanya mengatakan, bahwa aksi teror bom molotov di Kabupaten Gowa masih dalam penyidikan. Namun hingga kemarin, belum diketahui motif pembakaran Kantor Lurah Katangka dan temuan bom molotov di dua kelurahan lainnya. “Sementara untuk penanganan aksi unjukrasa, polisi akan bertindak tegas kepada siapapun yang berusaha mengacaukan Kabupaten Gowa.Kalau ada yang coba- coba membuat kacau, akan saya tangkap,”tegasnya.

Pengamanan Pelantikan

Meski jadwal pelantikan bupati terpilih periode 2010-2015 belum jelas, aparat kepolisian telah menetapkan jumlah pengamanan menjelang dan saat pelantikan. Kompol Hardeny mengatakan, pada saat pelantikan nanti, polisi akan melibatkan 2/3 dari jumlah personel Polresta Gowa. “Kita akan kerahkan 2/3 personel polisi atau sekitar 567 aparat kepolisian sehari dan saat pelantikan,” jelas Hardeny. Hardeny mengatakan, pengamanan akan dilakukan secara berlapis.

Rencananya, polisi akan membentuk pengamanan dengan model ring satu hingga ring tiga. Hanya saja, belum diketahui pasti personel apa yang diturunkan dalam pengamanan berlapis tersebut. “Yang jelasnya,kita akan bentuk tiga ring di lokasi pelantikannya. Seperti apa bentuknya, nanti menjelang pelantikan akan kita beritahu,”jelasnya.

Badan Meterologi Klematologi dan Geofisika (BMKG) memprediksi curah hujan di kawasan Luwu Raya masih tinggi hingga akhir Agusutus mendatang. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pemkot Palopo Andi Dahri AP mengatakan, sesuai surat edaran BMKG Pusat menyebutkan, sejumlah wilayah bagian utara Sulsel dilanda curah hujan yang tinggi yang mengancam terjadinya bencana banjir. Beberapa wilayah itu meliputi Kota Palopo, Luwu Timur, Luwu Utara, Luwu, Tana Toraja, dan Kabupaten Wajo. “Sesuai edaran BMKG, di wilayah Sulsel bagian utara salah satunya Kota Palopo curah hujan sangat tinggi sampai 200-300 mm artinya berpotensi dan tidak menutup kemungkinan akan terjadi banjir lagi,” ujar Dahri.

Menurut dia, pihaknya telah menempatkan sejumlah petugas di sejumlah titik rawan banjir guna mengantisipasi terjadinya banjir. Untuk itu, ia mengimbau kepada semua lapisan masyarakat yang tinggal di sekitar bantaran sungai dalam kota, untuk tetap waspada terhadap ancaman banjir susulan. Sementara itu, tingginya curah dalam dua hari terakhir di Kabupaten Enrekang menyebabkan dua sungai yakni,sungai Mata’allo dan sungai Sa’dan yang membelah kota Enrekang meluap. Akibat meluapnya air sungai tersebut menyebabkan banjir menggenangi sejumlah wilayah di Enrekang. Informasi yang diperoleh harian Seputar Indonesia (SI), sungai Mata’allo dan sungai Sa’dan mulai meluap sekitar pukul 18.00 wita, Rabu( 4/8) dan menggenangi pemukiman warga di Kecamatan Enrekang.

Debit air sungai terus meningkat hingga banjir semakin meluas hingga Kamis (5/8) pukul 03.00 dini hari.Kejadian ini membuat puluhan rumah warga di dusun Batili dan dusun Melati Kecamatan Enrekang terendam banjir. Hampir seluruh rumah warga yang berada di perumahan Griya Batili Permai tergenang air.Ketinggian air mencapai lutut orang dewasa. Meski banjir tersebut tidak sampai menelan korban jiwa,namun meluapnya air sungai Mata’allo dan sungai Saddan membuat warga kota Enrekang dan sekitarnya panik. Tidak hanya pemukiman warga, banjir juga merendam sejumlah fasilitas umum dan perkantoran yang berada di ibukota Kabupaten Enrekang yang berlokasi tidak jauh dari sungai Mata’allo.

Diantaranya, SMK PGRI Enrekang, pelataran kantor dinas pendidikan serta halaman kantor BRI Enrekan. Karena, ruang kelas SMK PGRI di lantai satu tergenang air, terpaksa pihak sekolah meliburkan siswanya.“ Air sungai yang meluap mulai merembes ke pemukiman warga di desa Batili sekitar pukul 18.00 wita. Saat itu, banjir datang, kota Enrekang memang diguyur hujan deras,” kata Marlin,42,warga desa Batili saat dihubungi kemarin.

Sementara itu, Wakil Bupati Enrekang, Nurhasan didampingi Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Enrekang, Amiruddin dan Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Kakansatpol), H Sujasman langsung memantau perkembangan meluapnya air sungai Mata’allo dan sungai Sa’dan di pemukiman warga yang berada di sekitar bantaran sungai sejak Rabu sore hingga Kamis dini hari kemarin.Selain memantau rumah-rumah warga, wakil bupati juga memantau pasar sentral Enrekang yang tidak sempat tergenang air. Sementara itu, banjir juga terjadi di wilayah Salubarani Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja atau sekitar tiga kilometer dari daerah perbatasan kabupaten Enrekang-Toraja, Kamis (5/8) sekitar pukul 06.00 wita.

Meski, air tidak sampai menggenangi pemukiman warga, namun air sempat menggenangi poros trans Sulawesi menuju Makale ibukota Tana Toraja serta sawah dan perkebunan warga juga terendam air. Jimmy Andilolo, 49, warga Getengan Kecamatan Mengkendek mengatakan saat dirinya melintas di daerah Salubarani dari Makassar hendak menuju Kota Makale sekitar pukul 06.00 Wita, poros jalan tergenang air setinggi mata kaki.

Bupati Gowa Ichsan Yasin Limpo memperingatkan kepada semua pihak yang terlibat pada proyek revitalisasi Balla Lompoa tak menyalahgunakan dana pada proyek tersebut. Dia berharap proyek ini bebas dari korupsi. “Saya tidak ingin mendengar ada dugaan-dugaan korupsi. Jangan ada cela sedikitpun yang bisa mengarah ke penyelewengan dana negara,” jelas Ichsan dalam ekspose pengangkatan Balla Lompoa awal pekan lalu. Dia berharap pelaksanaan revitalisasi tersebut bisa rampung tanpa ada hambatan.Apalagi revitalisasi Balla Lompoa akan menjadi sejarah baru di Kabupaten Gowa. “Saya bangga atas pengangkatan yang akan menjadi sejarah dunia tersebut,”katanya. Sementara itu pelaksanaan pengangkatan Istana Balla Lompoa rencananya dilakukan dengan ritual appasabbi.

Ritual ini adalah untuk meminta izin kepada leluhur Gowa untuk pengangkatan tersebut. Kepala Dinas Pariwisata Andi Rimba Alam mengatakan, pihaknya telah mempersiapkan dokumen khusus untuk pengangkatan tersebut. Menurutnya, pada saat pengangkatan, setiap sisi Istana Balla Lompoa akan dipasang kamera. Kamera tersebut diharapkan dapat menjadi bukti sejarah pengangkatan Balla Lompoa.“Ini akan menjadi dokumen sejarah untuk anak-cucu kita nanti,”jelas Andi Rimba. Diketahui, fisik pelaksanaan revitalisasi kawasan Istana Balla Lompoa kini sudah di atas 70%.

Pelataran istana baik di dalam maupun luar gerbang sudah selesai dikerjakan rekanan. Proyek ini di bawah pengawasan PT Dann Bintang. “Proyek ini akan menelan anggaran sebesar Rp23 miliar,” kata Rimba Alam.